COVID-19: Angka Kematian di Indonesia Bisa Jadi Lebih Tinggi dari Laporan Resmi
"Jangan sampai karena ingin memulai 'new normal', [pemerintah] berusaha untuk membuat kasus COVID ini tidak terlihat parah."
'Berbasis data saja tidak cukup'
Beberapa pengamat pernah menyoroti pendekatan militeristik yang dipakai pemerintah di masa awal penanganan COVID-19, di mana pemerintah menganggap keterbukaan informasi dan transparansi malah akan membahayakan.
Lapor COVID-19 menilai akses data saat ini sudah lebih baik dibandingkan awal pandemi dan pemerintah kerap mengklaim langkah-langkah penanganan sudah berbasis data.
"Tapi berbasis data saja tidak cukup. Harus data yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa mencerminkan apa yang terjadi di lapangan," kata Irma Hidayana dari Lapor COVID-19.
Irma menilai, masyarakat sendiri yang paling dirugikan jika hanya angka kematian yang sudah dinyatakan positif COVID-19 saja yang dilaporkan, karena tidak bisa melihat seberapa "fatal" virus corona.
"Data yang tidak akuntabel ini akhirnya membuat kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran. Kami inginnya pemerintah membuka semua data kematian ODP, PDP, dan positif COVID-19, juga berapa jumlah tes PCR di web pemerintah daerah."
Photo: Ilustrasi tes PCR. (Supplied: ANTARA FOTO/Anindira Kintara)
Salah satu contoh masalah data yang akuntabel sebagai pijakan pengambilan kebijakan adalah zonasi yang dibuat oleh pemerintah.
Sampai hari Kamis (02/07), angka kematian pasien positif COVID-19 yang diumumkan Pemerintah Indonesia mencapai 2
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Universitas Bakrie Jadi Jembatan Pengembangan Industri Halal Antara Indonesia dan Filipina