Covid-19 Makin Merebak, Saleh DPR Minta Pemerintah Buat Kebijakan Alternatif
jpnn.com, JAKARTA - Penyebaran covid-19 di Indonesia kelihatannya makin merebak. Langkah-langkah dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah belum menampakkan hasil. Di lain pihak, masyarakat makin banyak yang resah.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, kalau berkaca pada prediksi Badan Intelijen Negara (BIN), puncak penyebaran virus Corona adalah pada bulan Juli. Saat itu nanti akan tercatat 106.287 kasus.
“Dengan jumlah yang sekarang saja kita sudah kelihatan kesulitan, bagaimana nanti kalau prediksi itu benar terjadi. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah diminta untuk membuat kebijakan alternatif,” kata Saleh kepada JPNN.com, Sabtu (4/4/2020).
Menurut Ketua DPP PAN yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, kebijakan alternatif itu sangat sederhana tetapi mudah dilaksanakan dan tidak terlalu memakan biaya.
“Kebijakan itu adalah mewajibkan warga masyarakat untuk memakai masker setiap berada di luar rumah,” tegas polikus PAN dari Dapil Sumut II ini.
Di Ceko, kata Saleh, masker diwajibkan. Ada kalimat yang dipopulerkan di sana, “I protect you, you protect me”.
“Jika semua memakai masker, semua orang saling melindungi. Di sana, kewajiban memakai masker tidak hanya bagi orang sakit, tetapi juga bagi yang sehat,” ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Lebih lanjut, Saleh menegaskan kewajiban memakai masker ini bisa diterapkan sebagai pelengkap atas kebijakan sebelumnya. Sebab, social distancing dan physical distancing yang ada di dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap tidak efektif.
Saleh DPR meminta pemerintah membuat kebijakan alternatif untuk mengatasi penyebaran covid-19 di Indonesia yang makin merebak.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?