COVID-19 Masih Mengerikan, Australia Perpanjang Penutupan Perbatasan
"Pemerintah Australia bersama negara bagian dan teritori, komite kesehatan nasional dan industri pelayaran mengembangkan kerangka kerja untuk menerima kembali kapal pesiar secara proporsional dengan mempertimbangan risiko kesehatan masyarakat," ujar Menkes Hunt.
Perdana Menteri Scott Morrison bulan lalu menjelaskan pemerintah telah memulangkan lebih dari 211 ribu warga Australia yang berada di berbagai negara.
Namun saat ini diperkirakan sekitar 40 ribu warga lainnya masih belum bisa pulang ke Australia.
Menkes Hunt mengatakan, masa darurat biosekuriti telah diperpanjang hingga 17 Juni untuk memastikan Pemerintah Australia memiliki kewenangan mengambil setiap tindakan yang diperlukan dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19.
Usulan pembukaan dalam tiga tahap
Menanggapi hal ini, Business Council of Australia (BCA), organisasi pengusaha yang menyerupai Kadin di Indonesia menyampaikan agar pembukaan perbatasan Australia dilakukan dalam tiga tahap.
Hari Kamis ini (4/03), mereka menyampaikan ketiga tahap ini mencakup pembukaan perbatasan negara secara permanen dan menerima kembali wisatawan internasional.
BCA menyarankan proses tiga tahap pembukaan segera dimulai setelah fase 1b program vaksinasi berjalan.
Fase 1b yang dimaksud adalah program vaksinasi terhadap warga berusia di atas 70 tahun serta orang dewasa dengan kondisi medis tertentu.
Pemerintah Australia mengumumkan akan tetap menutup perbatasan internasional hingga 17 Juni mendatang, sementara kalangan pengusaha mendesak pembukaan kembali karena vaksinasi COVID-19 sudah berjalan
- Siapa Saja Bali Nine, yang Akan Dipindahkan ke penjara Australia?
- Dunia Hari Ini: Menang Pilpres, Donald Trump Lolos dari Jerat Hukum
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Tampil Cantik di Premiere Wicked Australia, Marion Jola Dapat Wejangan dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu