Covid-19 Terus Bertambah, Anggota DPR Mendukung Pemerintah Memperpanjang PPKM Darurat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mendukung pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali.
Selain itu, Anas menyatakan apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pelaksanaan di lapangan harus diperketat.
Menurut dia, hal itu supaya kebijakan PPKM darurat efektif menekan kasus positif Covid-19.
"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," kata Anas Thahir dalam keterangannya, Rabu (14/7).
Dia mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih supaya PPKM darurat efektif.
Anas menuturkan salah satu catatan PPKM darurat hingga berjalan selama sepekan antara lain masih banyak nonesensial atau nonkritikal beroperasi seperti biasa.
"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," kata Anas.
Menurut Anas, pemerintah juga bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.
Anggota Komisi IX DPR Anas Tharir menyatakan apabila pemerintah memperpanjang PPKM darurat, maka pelaksanaannya di lapangan harus diperketat.
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Menangis, Nasib Pengangkatan R2/R3 Tua Diujung Pensiun, untuk PPPK 2024 Tahun Depan
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Pakar Soroti Tantangan Transisi Energi di Asia Tenggara, Stabilitas Kebijakan Jadi Kunci