CPNS di Kubu Raya Diseleksi Ulang

Komisi D menyambut positif hal ini karena Kalbar masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga medis. Apalagi dengan adanya pensiun massal guru dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, demi mencukupi kebutuhan di daerah ini, tidak masalah apabila dana yang dialokasikan untuk rekrutmen CPNS khusus guru dan tenaga medis akan menelan dana besar (hampir sama dengan rekrutmen biasa).

    

Dari hasil konsultasi yang sama, kata Sudarno, selama masa moratorium pemerintah daerah juga diminta untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing secara tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja guna penataan organisasi dan penataan PNS. Karena itu, ia berharap, pemprov serta pemkab/pemkot dapat segera melaksanakannya.

"Ini supaya dapat dilihat apakah jumlah pegawai sudah berlebihan, cukup atau kurang sehingga dapat dilakukan penataan," ujarnya. Selama ini, jumlah pegawai pemprov dipandang sudah berlebihan, terutama di unit-unit kerja tertentu misalnya Rumah Sakit Sudarso.

 

Plh Sekretaris Daerah Kalbar, Kartius mengatakan, kemarin utusan pemerintah pusat (Sekretariat Wakil Presiden dan Kemendagri) mengunjungi pemprov, juga terkait dengan penataan pegawai dan kebijakan moratorium PNS. Utusan pemerintah pusat ini akan menilai apakah jumlah pegawai pemprov berlebihan atau tidak. Selain itu, juga didiskusikan tentang upaya penataan pegawai.