CPNS di Kubu Raya Diseleksi Ulang
Jumat, 14 Oktober 2011 – 10:07 WIB
Komisi D menyambut positif hal ini karena Kalbar masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga medis. Apalagi dengan adanya pensiun massal guru dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, demi mencukupi kebutuhan di daerah ini, tidak masalah apabila dana yang dialokasikan untuk rekrutmen CPNS khusus guru dan tenaga medis akan menelan dana besar (hampir sama dengan rekrutmen biasa).
Dari hasil konsultasi yang sama, kata Sudarno, selama masa moratorium pemerintah daerah juga diminta untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing secara tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja guna penataan organisasi dan penataan PNS. Karena itu, ia berharap, pemprov serta pemkab/pemkot dapat segera melaksanakannya.
"Ini supaya dapat dilihat apakah jumlah pegawai sudah berlebihan, cukup atau kurang sehingga dapat dilakukan penataan," ujarnya. Selama ini, jumlah pegawai pemprov dipandang sudah berlebihan, terutama di unit-unit kerja tertentu misalnya Rumah Sakit Sudarso.
Plh Sekretaris Daerah Kalbar, Kartius mengatakan, kemarin utusan pemerintah pusat (Sekretariat Wakil Presiden dan Kemendagri) mengunjungi pemprov, juga terkait dengan penataan pegawai dan kebijakan moratorium PNS. Utusan pemerintah pusat ini akan menilai apakah jumlah pegawai pemprov berlebihan atau tidak. Selain itu, juga didiskusikan tentang upaya penataan pegawai.
PONTIANAK – Anggota Komisi D DPRD Kalimantan Barat Martinus Sudarno mengungkapkan, pemerintah pusat mengambil kebijakan khusus terkait rekrutmen
BERITA TERKAIT
- Kasus Korupsi SPPD Fiktif, Kombes Anom: Fokus Kami ke Sekertariat DPRD Riau
- Sikat Narkoba: Polres Banyuasin Ungkap 25 Kasus, Tangkap 31 Tersangka
- Kombes Manang Ajak Ribuan Mahasiswa Jauhi Narkoba dan Wujudkan Pilkada Damai
- Oknum Pejabat Pemda Siak Digerebek Istri Saat Bersama Wanita Lain di Hotel
- Polsek Tandun Mengedukasi Warga Agar Tidak Terpecah Belah Gegara Pilkada
- Nelayan yang Hilang Kontak di Perairan Bintan Ditemukan Sudah Meninggal Dunia