CPNS tak Harus Putra Daerah
jpnn.com - JAKARTA--Banyaknya protes dari daerah lantaran yang lolos tes CPNS bukan putra asli daerah, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga Ketia Panselnas Pengadaan CPNS 2013, Eko Sutrisno.
Dikatakan, sebagai abdi masyarakat, seorang pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja. Selain itu, lanjutnya, pegawai negeri juga menjalankan peran sebagai penyatu NKRI. Jadi, siapapun warga negara Indonesia berhak melamar menjadi CPNS di manapun.
"Sepanjang tersedia formasinya dan yang bersangkutan sesuai kompetensinya, sah-sah saja seorang WNI melamar di mana saja," kata Eko Sutrisno kepada JPNN, Senin (30/12).
Ditambahkan Eko, tes CPNS dilaksanakan secara terbuka, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. Itu sebabnya, seluruh WNI berhak melamar di seluruh Indonesia. Tidak mesti putra asli daerah yang harus menempati formasi daerah A.
"Putra Sulawesi, Maluku, Papua bisa duduk di instansi pusat, kalau dia lulus tes. Jadi tidak mesti warga Jabodetabek saja yang harus di instansi pusat. Begitu juga sebaliknya, yang dari Jawa bisa melamar di wilayah timur dan tengah," bebernya.
Tidak adanya diskriminasi ini, lanjut Eko, karena posisi PNS bukan lagi pegawai daerah maupun pusat. Terlebih lagi dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Adanya UU ASN makin memperjelas, tidak ada PNS pusat dan PNS daerah. Semua sama, yang dilihat kemampuan saja," tegasnya.
Ditanya apakah akan ada perubahan kebijakan tahuni-tahun depan, Eko menyatakan, norma pengadaan CPNS adalah terbuka, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. Kalaupun nanti ada kebijakan, itu menjadi kewenangan menteri. (esy/jpnn)
JAKARTA--Banyaknya protes dari daerah lantaran yang lolos tes CPNS bukan putra asli daerah, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara
- KPK Imbau David Glen Oei Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kasus AGK
- Kemendikbudristek Bawa 72 Looks Busana pada JMFW 2025
- Respons Anggota DPD Ning Lia Setelah Mendapat Kiriman Karangan Bunga Ucapan Selamat dari Prabowo
- Diduga Setor Duit kepada Eks Gubernur Maluku Utara, Haji Robert Masuk Radar KPK
- Begini Respons Dompet Dhuafa soal Demo GMPI dan Tudingan Penyelewengan Dana ACT
- Dirjen Imigrasi Apresiasi Layanan Paspor Simpatik Spektakuler Kemenkumham Jateng