CSIIS: Mantan Napi Punya Hak Politik yang Sama
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyatakan semua mantan narapidana memiliki hak politik yang sama.
Hal itu sebagai respons atas kembalinya Muhammad Romahurmuziy ke kancah politik.
Sholeh menjelaskan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana.
"Ketika napi setelah bebas dan diterima dengan baik atau bahkan mendapat kedudukan mulia, berarti Lapas berhasil melakukan pemasyarakatan dan pembinaan," kata Sholeh kepada JPNN.com, Selasa (3/1).
Dia menjelaskan atas dasar itu Romahurmuziy yang kembali aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan duduk sebagai ketua dewan pertimbangan adalah keniscayaan.
"Terlebih ketika PPP sangat welcome dengan Romy," lanjutnya.
Sholeh juga menyebutkan hal itu stigma negatif tentang mantan napi menjadi beban bagi semua orang untuk berproses dalam kehidupan normal.
"Tidak selayaknya kami merasa bertanggungjawab untuk memberi "hukuman" tambahan dengan melokalisir kiprahnya," jelas Sholeh.
Direktur Eksekutif CSIIS Sholeh Basyari menyatakan semua mantan narapidana memiliki hak politik yang sama.
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Anggap Menteri Hukum Tak Cermat Teken Aturan, Pimpinan GPK Mengadu ke Presiden Prabowo
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- Rusli-Johari Jelaskan Alasan Ingin Bangun Islamic Center & Rumah Tahfiz di Anambas
- PPP DKI Akan Tindak Tegas Oknum yang Mengatasnamakan Partai di Pilkada Jakarta
- Ribuan Kader PPP Meriahkan Pelantikan Prabowo-Gibran di Acara Pesta Rakyat