CSIIS Yakin Cak Imin Bakal Terlempar dari Bursa Cawapres

"Pertama, penggeledahan Kemenaker oleh KPK dan disebut 'mengejutkan'. KPK secara khusus 'membidik' mantan Dirjen Binapenta (pembinaan dan penempatan) sewaktu Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja, Reyna Usman," kata Sholeh.

Sang mantan dirjen itu kini Wakil Ketua DPW PKB Bali sekaligus Caleg DPR RI dari Dapil Gorontalo. 

"Kedua, positioning Cak Imin secara tidak sadar berada pada "hanya" dibutuhkan partainya (PKB). Dengan gambaran posisi sekedar dipakai perahunya, dia sulit keluar dari 'intimidasi' para elit politik," tutur Sholeh. 

Menurutnya, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa cak Imin tidak didukung tim kerja yang jago bermain bawah (konsolidasi basis), sekaligus piawai di level elit (lobby antar kekuatan politik).

Untuk mengatasi itu, Sholeh menyarankan Cak Imin untuk mencermati sejumlah aktivis sosialis seperti Adhi Massardi, mantan Jubir Gus Dur dan sejumlah aktivis kelompok sosialis yang dikenal sebagai a group of thinkker, yang sangat ahli operasi dan strategi politik. 

"Sebagai contoh, sumber menyebutkan bahwa Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR dikonsep oleh tokoh sosialis terpenting saat itu Marsillam Simanjuntak," katanya.

Dia menyebutkan C ak Imin ada baiknya "menyewa" kawan-kawan sosialis untuk mengubah peta elit dan itu lebih menjamin dan lebih menjanjikan ketimbang bangunan reasoning PKB saat ini kokoh di Jatim dan Jateng.

"Keunggulan basis Cak Imin, tidak serta merta terkoneksi dengan para pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan kepolitikan nasional, manakala capacity building tim kerja Cak Imin "jago kandang". Di sinilah peran Adhi Massardi menjadi vital. Bukankah PKB juga mengakui bahwa Gerindra bukan mitra koalisi tradisi bagi kaum Nahdiyin?" pungkas Sholeh.(mcr8/jpnn)