CSIS Sarankan Lembaga Survei Pilkada Daftar di KPU
jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Jusario Vermonte menyatakan sangat mudah mengawasi kerja lembaga survei politik.
Apalagi menjelang pilkada serentak dan pilpres 2019 mendatang, menurut Philips, cukup dengan merilis data mentah dari sebuah lembaga survei terhadap keseluruhan responden yang dia survei.
"Cara paling gampang mengawasi lembaga survei politk, jangan hanya membiarkan lembaga survei merilis hasil surveinya," kata Philips, dalam Dialektika Demokrasi "Menguji Integritas Survei Jelang Pilkada", di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).
Sebagai penyelenggara pemilu lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan untuk meminta data mentahnya yang masih dalam bentuk Microsoft Excel.
"Kalau data itu sudah diserahkan ke KPU, tayangkan saja di situs resmi KPU dan biarkan publik menguji kebenaran hasil survei yang dirilisnya," saran dia.
Selain membuka ruang bagi publik untuk menilai ujar Philips, tayangan data mentah tersebut sekaligus memenuhi asas transparansi dan mengukur ketaatan lembaga survei terhadap metode yang dipakai.
Karena itu, katanya, lembaga survei politik harus masuk rezim pemilu dan terdaftar di KPU.
"Jadi, tak ada survei yang liar. Suveyor mestinya masuk dalam rezim pemenangan pilkada, terdaftar di KPU sehingga bisa diauditnya nantinya," pungkas Philips.(fas/jpnn)
JAKARTA - Peneliti senior pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Jusario Vermonte menyatakan sangat mudah mengawasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya
- PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga