Cucu Bung Karno
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Nisab adalah batasan jumlah harta untuk mengukur seseorang sudah wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Tentu, nisab tidak ada hubungannya dengan politik.
Tentu saja politik perlu biaya, tetapi tetapi money politics alias politik uang bisa merusak demokrasi. Celakanya politik uang sulit dihindari. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Begitu kata kalangan yang skeptis. Para skeptis mengatakan tidak ada kontestasi politik yang bisa dimenangkan tanpa nisab. Hal ini bahkan sudah menjadi semacam kelaziman di mana-mana.
Praktik politik uang dan jual beli suara diungkap oleh Ward Berenschot dan Edward Aspinall dalam buku ‘’Democracy For Sale’’.
Ketika berbicara politik di Indonesia seringkali orang hanya bicara politik formal. Yang dibicarakan adalah pidato calon atau strategi mereka di media massa.
Maka, kita bicara apa yang ada di belakang politik formal, seperti jaringan calon, masalah uang, dan politik transaksional.
Ward menemukan tiga praktik yang khas dalam politik informal Indonesia.
Pertama, politik transaksional yang salah satu kategorinya adalah jual beli suara.
Ward menganalisis, jual beli suara yang dilakukan pada pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia tak hanya dilakukan melalui jaringan partai, melainkan juga oleh orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan calon.
Puan Maharani sudah punya nasab, dan sangat mungkin sudah mempersiapkan nisab lebih dari cukup. Sekarang Puan tinggal menunggu nasib.
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024