Cuitan Kemenhan Pakai Tagar Prabowo-Gibran Berbuntut Panjang

Dia juga menyatakan permintaan maaf atau klarifikasi yang dilakukan Kemhan tidak menghapus pelanggaran pemilu yang terjadi sebab hal itu dinilai telah nyata terjadi dan ada bukti-bukti yang tersebar.

"Bahkan, pihak Istana juga sudah menyatakan agar melakukan evaluasi internal. Akan tetapi, itu tidak akan menghapus pelanggaran Pemilu 2024," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Gina Sabrina menilai kasus ini bukan hanya pelanggaran yang bersifat administratif, tetapi juga mesti dilihat sebagai pelanggaran secara struktural karena struktur Kemhan masih bersifat militer.

Untuk itu, Gina meminta agar unggahan tersebut ditelusuri, apakah ada perintah di dalamnya.

"Karena mustahil seorang admin media sosial kemudian melakukan cuitan terkait dengan tagar tanpa ada perintah. Kita tahu bahwa Kemhan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan masih ada unsur komando di situ," kata Gina.

Menurut Gina, perlu ada evaluasi secara menyeluruh guna memastikan benar tidaknya ada penggunaan fasilitas negara, terutama ada unsur komando untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Ia pun menduga ada indikasi perintah yang turun dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan selaku komando tertinggi dalam kementerian tersebut.

"Ya kita bisa melihat bahwasannya akun Kementerian Pertahanan adalah digunakan sebagai akun media komunikasi dan petingginya adalah Prabowo. Kita bisa melihat indikasi seperti itu," ucapnya.