Cukai Rokok Naik, Pemerintah Dituding Cuma Cari Uang
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Priyo Sidipratomo menilai kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 10,54 persen tidak akan berefek signifikan pada para perokok. Sebab, kebijakan itu tidak efektif pada rokok eceran.
Priyo mengatakan, pemerintah setengah hati dalam mengendalikan industri rokok. Menurutnya, kenaikan cukai karena pemerintah berorientasi pada pemasukan bagi keuangan negara.
"Naiknya harga rokok bukan pengendalian. Itu cuma cari uang tapi cari uangnya sedikit," ujan Priyo seperti dikutip JawaPos.Com, Sabtu (1/10).
Ia menjelaskan, harga rokok di Indonesia masih tergolong terjangkau dibandingkan negara lain seperti Australia, Malaysia, ataupun Tiongkok yang kini menjadi penghasil tembakau terbesar di dunia. Hanya saja, Tiongkok sebagai kampiun penghasil tembakau justru melindungi generasi mudanya dari bahaya rokok.
Sementara Indonesia yang saat ini menempati peringkat kelima dalam daftar negara penghasil tembakau justru membiarkan rokok merajalela. "Kita sebagai negara kelima produksi tembakau justru mati-matian membela rokok," katanya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa meningkatkan cukai rokok hingga maksimal. Setidaknya harga eceran rokok bisa tembus Rp 50 ribu per bungkus.
Jika hal itu dilakukan maka kalangan siswa, mahasiswa dan masyarakat miskin tidak mampu membeli.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2017. Keputusan kenaikan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147 PMK/010/2016.(cr2/JPG)
JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Priyo Sidipratomo menilai kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 10,54 persen
- KPK Geledah Rumah Hasto, Ronny PDIP: Tidak Ditemukan Bukti Signifikan
- Kelulusan PPPK Guru Tahap 1 Lamsel Belum Diumumkan, BKN Angkat Bicara
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah
- 99 Virtual Race Tingkatkan Pengalaman dan Kualitas Lomba Lari di 2025
- Ketua Fraksi PKS: Penurunan Biaya Haji Kado Manis untuk Jemaah di Awal 2025
- Sekjen PKS Habib Aboe: Layanan Haji Harus Berkelas