Cukai Tembakau, untuk Batasi Rokok

Ditanya terkait masalah itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa harus ada pembedaan provinsi sebagai penghasil cukai tembakau dan penghasil tembakau. Dikatakannya, ketentuan dalam Pasal 66A ayat (1) itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Tidak hanya masalah cukai, Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa daerah-daerah seringkali meminta dana untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan dari pemerintah pusat. Jaminan dana untuk kesejahteraan tersebut sebenarnya telah dialokasikan seluruhnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan telah sesuai konteks menurut standar nasional.

''Apabila pasal tersebut dibatalkan oleh MK, maka yang rugi justru adalah daerah,'' ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon, Andy Hadiyanto, saat dikonfirmasi JPNN di Jakarta, Rabu (25/2), menyatakan bahwa Provinsi NTB hanya ingin mendapatkan haknya, yakni 2% dari hasil cukai tembakau itu. ''Selama ini NTB berjasa besar terhadap negara melalui hasil tembakau, tapi tidak pernah menikmati hasil tersebut. Jadi, wajar saja kalau NTB menginginkannya demi kesejahteraan petani tembakau,'' katanya.