Cukong Pilkada Cenderung Incar Perizinan
jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mengakui, praktik mahar politik dan pemilihan kepala daerah (pilkada) berbiaya mahal, sulit dibuktikan.
Namun, pengaruhnya bisa dilihat dan dirasakan. Paling tidak dari banyaknya para kepala daerah yang selama ini ditangkap karena praktik korupsi.
Kemudian, pembangunan di daerah yang terasa berjalan lamban.
Praktik pilkada berbiaya mahal, kata Pangi juga memiliki kecenderungan membuka celah bagi cukong-cukong pemodal mendanai para calon kepala daerah yang bertarung.
Akibatnya, muncul potensi persekongkolan jahat antara pengusaha dengan penguasa.
"Penguasa atau calon butuh modal kampanye, namun dompet kere. Pada saat yang sama, pengusaha butuh kemudahan izin untuk usaha. Kawin silang antara penguasa dan pengusaha muncullah kemudian konflik interest," ujar Pangi pada channel You Tube Pangi Syarwi Chaniago yang dirilis Jumat (18/9).
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, pelaksaanaan pilkada di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) mungkin bisa dilakukan dengan paket hemat.
Sebab kampanye terbuka yang biasa dilakukan menemui komunitas dan konstituen secara langsung, terbatas dilakukan.
Pangi membeberkan hasil analisisnya di mana para cukong di pilkada cenderung mengincar perizinan saat pasangan calon kepala daerah yang dimodali terpilih.
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- Bang Zul Sebut Rakyat Mendapat Manfaat Jika Pilkada Dipilih Langsung
- DPP KNPI Dukung Gagasan Presiden Prabowo Tentang Penyederhanaan Sistem Pilkada
- Pilkada Berjalan Lancar, Polisi di Pelalawan Berbagi dengan Warga di Masjid
- MK Didorong Saring Perkara Perselisihan Pilkada yang Bukan Kewenangannya
- Soal Pilkada Disebut Berongkos Mahal, Deddy PDIP: Jangan Menyalahkan Rakyat