Cukong Pilkada Cenderung Incar Perizinan

Pada masa pandemi kampanye lebih banyak dalam bentuk daring, kampanye berbasis media sosial maupun berbasis digital.
Namun, tetap saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah kemudian para cukong bermain menawarkan bantuan.
Mereka berani menggelontorkan hingga 20 persen dari modal kampanye yang dibutuhkan.
Ketika jagoannya menang, mereka bisa mendapat izin tambang misalnya. Baik itu untuk mengeksplorasi batu bara, minyak, gas, mineral dan lain lain yang ada di daerah tersebut.
"Bandar politik bisa memperoleh keuntungan 80 persen, sementara mereka hanya mengelontorkan 20 persen saja di awal sebagai modal kampanye untuk calon kepala daerah," katanya.
Lebih lanjut Pangi mengatakan, praktik-praktik tersebut dapat terjadi karena pepatah lama mengatakan, tidak ada makan siang gratis (no free lunch).
Biasanya, muara bantuan modal kampanye dari para cukong berbentuk perizinan nantinya.
"Cukong dan bandar politik untung besar, sementara yang tertinggal adalah kerusakan alam, sisa penambangan. Rakyat yang dirugikan," pungkas Pangi.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Pangi membeberkan hasil analisisnya di mana para cukong di pilkada cenderung mengincar perizinan saat pasangan calon kepala daerah yang dimodali terpilih.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Pantau Langsung PSU Pilkada Siak, Irjen Herry: Kami Kawal Keamanan hingga Tuntas
- Wamendagri Ribka Tegaskan Kabupaten Magetan Siap Laksanakan PSU
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat