Cukup 2 Kali Masa Jabatan, Tak Perlu Diwariskan

Dijelaskannya, demokrasi bukan semata-mata tujuan, tetapi juga sebuah proses. Sementara proses itu sendiri, lanjut Taufik, perlu dikendalikan sehingga demokrasi tidak berkembang tanpa arah. "Meneruskan posisi pemimpin di daerah kepada istri, anak, adik ataupun saudara lainnya, adalah bentuk untuk mengakal-akali demokrasi," ucapnya.

Lebih lanjut Taufik menilai cara-cara kepala daerah yang berusaha mengakali aturan peraturan perundang-undangan karena tidak lagi bisa menjabat lagi. "Mereka berusaha mewariskan kekuasaannya kepada anggota keluarga, atau dengan cara maju sebagai wakil kepala daerah, jelas ini berbahaya bagi demokrasi," pungkas Taufik. (fas/jpnn)