Cuma Jualan Elektabilitas, Parpol Tak Ada Gunanya
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan, hak eksklusif partai politik yang dijamin oleh konstitusi untuk memilih capres dan cawapres sebaiknya dicabut. Usulan tersebut menurut Irman penting diwacanakan setelah melihat perilaku parpol yang jualan elektabilitas dan popularitas capres-cawapres.
"Parpol diberi hak monopoli menentukan capres-cawapres. Mestinya hak itu digunakan secara benar dengan cara memilih capres-cawapres yang punya kapasitas dan kapabilitas. Tidak berdasarkan popularitas dan elektabilitas," kata Irmanputra Sidin, kepada wartawan, Selasa (1/4).
Hanya dengan cara mengutamakan kapasitas dan kapabilitas capres-cawapres itulah lanjut Irman, parpol dipaksa menyiapkan kadernya untuk jadi pemimpin melalui pertarungan pemilu atau pemilukada yang digelar sekali dalam 5 tahun.
Jika parpol dalam menetapkan capresnya hanya mengadalkan popularitas dan elektabilitas maka parpol tidak diperlukan. Sebab ujar Irman, popularitas dan elektabitas seseorang bisa eksis tanpa kehadiran parpol.
"Jika parpol tetap menggunakan popularias atau elektabilitas sebagai berhala penentuan capres, maka tidak perlu lagi ke depan memberikan hak eksklusif kepada parpol," sarannya.
Parpol dalam mengajukan capres seharusnya menyajikan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji minimal untuk parpol yang bersangkutan untuk kemudian disajikan dalam proses pemilu 5 tahunan.
"Kecenderungan saat ini, parpol membebek kepada calon yang popularitas dan elektabilitas tinggi. Bahkan terlihat ada sebagian parpol seperti mengemis kepada para calon yang popularitas dan elaktabilitasnya tinggi," ungkap Irman.
Irman menjelaskan, hak eksklusif parpol mengajukan capres-cawapres yang dijamin konstitusi itu hanya ada di Indonesia. Sayangnya, parpol yang sudah diberikan hak begitu besar tidak sanggup menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Kalau dibiarkan, kata Irman, bangsa ini hanya akan mendapatkan pemimpin yang artifisial atau pemimpin yang seolah-olah.
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan, hak eksklusif partai politik yang dijamin oleh konstitusi untuk memilih capres dan
- Ini soal Nasib Honorer Tak Lolos CPNS 2024, Bisa Ikut Seleksi PPPK?
- Dompet Dhuafa & PARFI 56 Teken Kerja Sama Kampanye Kemanusiaan dan Pemberdayaan Budaya
- 3 Usulan Gubernur agar Seluruh Honorer jadi PPPK, Tanpa Sisa, Jos!
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Sisa Honorer yang Harus Terserap PPPK 2024 Tahap 2 Masih Membeludak, Oh
- Siswa di Makassar Diberi Hadiah Jika Menghabiskan Makan Bergizi Gratis