Curhat Bu Mega ke Presiden Jokowi soal Sulitnya Sertifikasi
jpnn.com, JAKARTA - Seorang guru honorer sekolah swasta di Pemalang, Jawa Tengah, Mega Yanti menyampaikan unek-uneknya di depan Presiden Joko Widodo saat pertemuan di Istana Negara, Jumat (11/1). Mega mengeluhkan tentang sulitnya memperoleh sertifikasi guru.
Bu Mega ikut hadir di Istana Negara dalam rangka silaturahmi antara presiden yang beken dengan panggilan Jokowi itu dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Dalam sesi dialog, Presiden Ketujuh RI itu menanyakan proses memperoleh sertifikasi guru.
Mega yang diberi kesempatan maju untuk berdiri di samping Presiden Jokowi langsung curhat. Menurutnya, guru honorer merasa didiskriminasi.
"Secara administrasi kami mengerjakan sama dengan PNS. Jam kerja kami sama, pengajuan surat sama. Kami bingung kenapa kami tidak merasa seperti PNS lainnya," ungkap Mega yang mengajar di sekolah di bawah Kementerian Agama itu.
Mega menuturkan, dirinya menerima honor Rp 50 ribu selama tujuh tahun. Selama tiga tahun belakangan ini, honornya menjadi Rp 150 ribu.
Walakin, Mega tetap bisa meraih jenjang sarjana. Hanya saja ketika harus mengurus sertifikasi, dia merasa kesulitan.
"Kami tidak menuntut (jadi) PNS. Paling tidak masa depan kami, ya Allah Gusti. Istilahnya perjuangan kami tolong dihargai," ucap Bu Mega.
Hal lain yang jadi keluhan Mega adalah syarat. Menurutnya, ada syarat tentang honorer bisa mengikuti sertifikasi jika sudah mengajar sebelum 2005.
Seorang guru honorer bernama Mega Yanti menyampaikan unek-uneknya soal sertifikasi di depan Presiden Joko Widodo saat pertemuan di Istana Negara.
- 5 Berita Terpopuler: Ada Tuntutan Pemecatan, Honorer Non-Database BKN Minta Kesempatan Kedua
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi