Curiga Ada Kongkalikong Anak Buah Ahok dengan DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi menyatakan konflik eksekutif dengan DPRD DKI mengenai rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah 2015 sangat merugikan masyarakat.

"Dalam konflik RAPBD DKI Jakarta 2015 sesungguhnya masyarakat yang sangat dirugikan," kata Apung dalam pesan singkat, Jumat (27/2).

Apung menjelaskan masyarakat dirugikan karena tertundanya pengesahan anggaran mengakibatkan pencairan dana kesehatan dan bantuan pendidikan menjadi terlambat. ‎Hal ini, sambung dia, juga menganggu pelayanan publik.

"Pelayanan publik juga jadi terganggu karena birokrasi telat digaji," ujar Apung.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan adanya anggaran siluman yang coba dimasukan oleh pihak DPRD DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj‎a Daerah DKI 2015. Ahok menyatakan anggaran siluman itu mencapai Rp 12,1 triliun.

Apung menduga ada kerja sama antara pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak DPRD. "Disinyalir ada pejabat internal DKI yang kongkalikong dengan DPRD dalam alokasi dana siluman Rp 12,1 triliun," tandasnya. (gil/jpnn)