Curiga Dana Kompensasi jadi Alat Penguasa Galang Suara

"Saat itu, BLT dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. Hal serupa tidak boleh berulang di Pemilu 2014," ucap anggota Komisi III DPR tersebut.

 

Sementara itu kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (Raskin), bantuan bagi siswa miskin dan program Keluarga Harapan kata Bambang, sudah terakomodasi dalam APBN tahun berjalan.

 

Alasan lainnya sehinga proposal dana kompensasi perlu ditolak, karena adanya fakta bahwa pemerintah belum efektif  mengelola BBM bersubsidi. "Kelangkaan BBM saat ini lebih disebabkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. Artinya, Pemerintah belum all out memerangi penyelundupan BBM bersubsidi," terang dia.

Menurut Bambang, perkiraan bahwa 30 persen BBM bersubsidi diselundupkan atau tidak tepat sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah kurang merespon masalah tersebut. "Dengan demikian terpenuhilah syarat untuk menolak proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi itu," pungkasnya. (gil/jpnn)