Curiga Pemda Sengaja Ulur Pengumuman CPNS

Itu situasi yang dilemmatis karena di satu sisi kita ingin kualitas PNS kita ke depan lebih baik. Harusnya kalau bicara soal kualitas kan, suatu hal yang sifatnya primodial, dinomor sekian kan. Misalkan harus putera daerah, harus dengan alasan-alasan primodial tertentu yang sering dijadikan argumen oleh mereka untuk menambah kuota, afirmasi, bahkan menurunkan passing grade. Nah ini dilemmatis. Yang saya tahu untuk daerah-daerah tertentu, seperti Papua itu, relatif rutin dilakukan. Kalau daerah lain di luar Papua masih menginginkan itu, harusnya perbaikannya bukan lalu pada saat CPNS dilakukan. Perbaikannya harus pada level pendidikan masyarakatnya. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi calon pesertanya. Karena CPNS ini kan sifatnya terbuka ya, semua boleh mendaftar di mana saja tanpa ada sekat-sekat seperti itu. Itu resiko yang harus ditempuh.

Apa ini termasuk yang akan direkomendasikan pada Panselnas, pendidikan yang memadai, jika ingin putera daerah terakomodir?

Kemarin sih kita belum sampai ke sana. Karena itu, lintas departemental. Artinya harus bicara juga dengan Kemendikbud misalnya. Supaya wilayah-wilayah temen tentu yang masih kurang dari sisi kualitas pendidikannya itu harus ditambah anggarannya supaya lebih meningkat. Kalau kita sarankan ke Kemenpan pun dia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Itu memang proses jangka panjang.

Ada beberapa daerah yang memang tidak ingin seleksi CPNS dilakukan di pusat, tanggapan Anda?

Sebenarnya, kualitas SDM di wilayah-wilayah yang ada perguruan tinggi qualified, relatif sudah bagus ya. Masalahnya kalau kemudian dikembalikan ke daerah dalam rangka penerimaan CPNS ini kemudian yang terekrut bukan orang-orang daerah itu. Itu juga sering jadi masalah. Untuk afirmatif itu berlakunya di Indonesia Timur. Tapi aturan harus putera daerah di seleksi CPNS itu tidak ada. Itu hanya kebijakan Menpan di wilayah Indonesia Timur.

Pengalaman yang lalu dengan dilokalisir seleksi di tingkat daerah, kan akhirnya justru banyak masalah. Artinya banyak protes yang muncul juga karena seleksi di tingkat lokal itu membutuhkan peluang. Tapi kemudian yang diloloskan itu keluarga, kerabat, teman, titipan para elit di daerah. Entah keluarga bupatinya, gubernurnya. Titipan semua akhirnya. Jadi enggak bisa mengena pada target itu. Kalau konteks ingin dilokalkan supaya putera daerah masuk seleksi, harusnya yang berkualitas. Tapi pengalaman lalu itu tidak tercapai. Bayangkan kalau ternyata yang diloloskan hanya kerabat orang-orang Pemda, Pemkab. Itu kan banyak contoh-contoh seperti itu. Itu pernah terjadi di Kabupaten Kerinci, kemudian Jambi dan Bengkulu. Semua memang ada plus minusnya. Akhirnya putera daerah yang harusnya pantas lolos seleksi dan berkualitas jadi tidak terpilih karena ada kepentingan nepotisme begitu. Seleksi secara nasional masih lebih baik, meski masih memunculkan persoalan-persoalan. Mungkin ada juga masalah itu tahun ini tapi sudah diminimalisir. Kalau pun ada memang karena nilainya bagus.

Apakah Ombudsman tidak bisa langsung menegur pemda yang belum pengumuman?

Kalau dalam konteks seleksi CPNS, prosedurnya memang begitu karena ini kan terpusat ya, mulai dari penetapan kuota. Itu kan koordinasi dengan Panselnas, dari Kemenpan-RB. Kalau di daerah, kami bisa ikut mengawasi soal distribusi CPNS ini, penandatanganan berita acaranya. Kita diikutkan untuk awasi proses di daerah tapi proses perbaikannya disampaikan melalui panselnas. Itu kalau untuk pengumumannya.