Curiga Rendahnya Penyerapan APBD Ada Kaitan dengan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat ekonomi Hendri Saparini menduga rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga triwulan pertama tahun ini ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya, bisa jadi rendahnya penyerapan APBD disebabkan banyak kepala daerah menahan anggaran untuk kemudian baru menggelontorkannya menjelang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Jadi ini (APBD, red) bisa digunakan sebagai alat politik.  Jadi dia (kepala daerah,red) tunda semua,” ujarnya dalam “Bincang Bersama Media” yang digelar Kemendagri, Senin (6/7) petang.

Menurut Saparini, implementasi penyerapan anggaran baru dilakukan menjelang pilkada bukanlah hal baru. Dalam dunia politik, lanjutnya, selama ini juga dikenal istilah election budget  yang berarti realisasi pembangunan baru dilakukan menjelang pemilu agar memenangi persaingan.

“Jadi tidak hanya bicara APBD,  APBN juga begitu. Misalnya saja raskin (beras untuk rakyat miskin, red) itu baru dikeluarkan jelang pemilu. Election budget adalah kekuatan dari incumbent,” ujarnya.

Karenanya Saparini menyarankan kepada Kemendagri agar membuat sebuah mekanisme pengawasan yang efektif tentang realisasi APBD. Apalagi dengan penggunaan e-government, pengawasannya atas realisasi anggaran akan lebih mudah.

"Ini akan jadi monitor oleh seluruh masyarakat. Kalau dimonitor realisasinya bisa maksimal. Dan bisa dipertanyakan jika realisasinya tidak sesuai jadwal," katanya.(gir/jpnn)