Curigai Ada Lobi di Perubahan Permen Alokasi Gas, Aparat Harus Turun Tangan

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mendesak aparat penegak hukum untuk serius menangani berbagai dugaan penyalahgunaan di sektor gas bumi.

Menurutnya, tidak hanya kepolisian, kejaksaan, tapi juga lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi harus terlibat. 

Pernyataan ini disampaikan Firdaus menyikapi adanya rencana revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 37/2015 yang mengatur soal tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi.

Firdaus mencurigai, perubahan setiap regulasi seringkali ada pihak yang punya kepentingan untuk melakukan lobi agar mendapatkan keuntungan dari aturan dimaksud. Apalagi dengan perubahan Permen ESDM 37/2015 akan membuka peluang pebisnis yang dekat dengan kekuasaan bisa dengan gampangnya mendapatkan alokasi gas karena syaratnya tidak diperketat. 
 
"Misalnya melalui regulasi. Praktik pemburu rente ini harus diberantas karena membuat tata kelola gas menjadi tidak efisien," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/12).

Firdaus pun mengingatkan agar Menteri ESDM Sudirman Said untuk benar-benar menjalankan aturan alokasi gas dan tidak merevisi aturan yang telah ditekennya tersebut.

"Seringkali para trader gas hanya berbekal kedekatan politik saja, tanpa memiliki infrastruktur, kemudian tanpa berkeringat, bisa seenaknya masuk ke bisnis migas," tegas dia.

Menurut Firdaus, dengan kondisi seperti itu tidak diperbaiki akan semakin parah. "Itu mesti diberantas. Orang tidak punya kemampuan, kemudian main di industri gas berbekal portofolio politik," tandasnya.     

Terpisah, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies (IRESS), juga meminta Sudirman Said agar tidak menggubris desakan para trader gas abal-abal agar merevisi Permen ESDM No 37/2015.