Curigai Ada Mafia Migas yang Bermain

jpnn.com - JAKARTA - Rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang ingin menghapus premium ditentang DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, masyarakat Indonesia masih membutuhkan premium untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, tidak seharusnya tim yang dipimpin Faisal Basri tersebut mengeluarkan rekomendasi penghilangan subsidi bagi premium. Sebab, itu bukan tugas pokok tim tersebut.
 
Sikap itu disampaikan Agus di gedung Nusantara III kemarin (24/12). Wakil ketua umum Partai Demokrat tersebut mengatakan, tim RTKM tidak seharusnya melarang pemerintah memproduksi RON 88 atau premium.

Sebab, masyarakat Indonesia masih membutuhkan premium untuk kendaraan mereka. "Masih perlu pemikiran. Pasalnya, daya beli masyarakat Indonesia masih rendah," ujarnya.
 
Agus juga menilai tim tersebut salah kaprah dengan meminta pemerintah menghentikan produksi premium dan menggantinya dengan pertamax. Alasannya, rekomendasi itu menyalahi tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

"Tugas inti tim itu adalah memberantas mafia migas. Kalau melarang pemerintah impor premium, kan lucu," ungkapnya.
 
Dia mengakui kualitas RON 92 atau pertamax lebih bagus daripada premium dari sisi pembakaran di dalam mesin serta tidak mencemari lingkungan. Namun, tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu membeli pertamax. "Kualitas lebih bagus iya, namun lebih bagus harganya, juga lebih mahal," jelasnya.
 
Menurut Agus, urusan pengurangan dan penambahan impor premium merupakan kewenangan penuh pemerintah. Tim tersebut tidak bisa mencampuri hak yang sudah diatur di dalam undang-undang.

"Perlu diselidiki lagi, siapa tahu rekomendasi impor RON 92 itu juga ada mafia migas yang bermain. Ini kan pengalihan saja dari Petral ke Angola," terangnya.
 
Sementara itu, pendapat Agus disangkal Ketua DPD Irman Gusman. Saat dihubungi Jawa Pos kemarin (24/12), Irman menyatakan dukungan terhadap rekomendasi tim tersebut. Menurut dia, langkah yang diambil tim sudah tepat. "Memang kualitas RON 92 lebih bagus daripada RON  88," ujarnya.
 
Menurut Irman, Agus hendaknya melihat lebih dalam maksud rekomendasi tim yang dipimpin Faisal Basri itu. Tim tersebut menemukan adanya praktik mafia migas dalam impor premium selama ini.

"Kan di dunia tidak ada RON 88, adanya RON 92. Pemerintah membeli RON 92, terus dioplos agar grade-nya menjadi RON 88. Ini kan ada permainan," terangnya.
 
Irman menambahkan, DPD akan mendukung langkah tim tersebut. Dia meminta setiap temuan pelanggaran dilaporkan ke KPK. "Supaya negara ini tidak terus merugi. Masyarakat ini sudah lama dibodohi mafia migas," ucapnya. (aph/c10/fat)