Curigai Ada Mark Up Proyek KA Jakarta-Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, munculnya permintaan sejumlah anggota komisi bidang hukum DPR supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dilatarbelakangi kontroversi yang menyertainya.

Ditegaskan Arsul, kapasitas Komisi III bukan mengawasi proyek tersebut melainkan merespon adanya polemik di tengah masyarakat tentang transportasi massal yang dikerjakan konsorsium BUMN-China Railways itu.

"Proyeknya tidak, tapi karena menimbulkan kontroversi. Kenapa Jakarta-Bandung dengan jarak lebih pendek, kemudian antara Teheran-Iswahan (Iran, red) itu 400 km, builder-nya sama, kok biayanya jauh lebih besar hampir dua kali lipat. Ini harus dijelaskan," kata Arsul di gedung DPR Jakarta, Jumat (29/1).

Dalam rapat antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK beberapa hari lalu, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu terkesan menantang Agus Rahardjo dkk dengan menanyakan apakah ada markup pada proyek yang baru ground breaking-nya diresmikan Presiden Joko Widodo tersebut.

Pertanyaan itu juga muncul dengan membandingkan proyek yang sama di Iran, dibangun kontraktor itu juga tapi dengan harga jauh lebih murah meski di Iran panjangnya lebih dua kali lipat (400 km).

Inilah menurut Arsul yang harus dijelaskan kepada publik oleh pemerintah. Misalnya di Iran tanahnya tidak perlu dibebaskan, kedua tidak banyak bangun jembatan karena di sana gurun pasir.

"Ini kan harus dijelaskan, apakah yang di Iran itu besinya kw 1 di sini kw 3, itu misalnya, hehee..Tapi tidak boleh juga kita simpulkan ada markup," pungkasnya.(fat/jpnn)