Curigai Pansus Pilpres Hanya untuk Cari Uang

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow mengaku khawatir pembentukan panitia khusus (pansus) tentang kecurangan pemilu presiden di DPR bakal dimanfaatkan oknum-oknum wakil rakyat DPR untuk mendapatkan uang negara menjelang masa tugas mereka berakhir. Sebab, dasar pembentukan pansus pilpres itu masih perlu diperdebatkan.

"Dari sisi penyelenggaraan pilpres, tidak ada alasan kuat membentuk pansus. Tidak ada alasan cukup kuat bahwa pilpres memang betul-betul bermasalah,” katanya dalam diskusi Emrus Corner bertajuk "Pansus Pilpres 2014, Apakah Efektif?" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/10).

Jika masalah daftar pemilih tetap khusus tambahan (DPTKTb) dijadikan alasan bahwa pilpres terjadi kecurangan, Jeirry menyebut dalih itu tidak kuat. Sebab, masalah DPT selalu terjadi setiap pemilu.

Jika yang dijadikan alasan soal masalah pilpres di sejumlah kabupaten di Papua di mana ada ada pasangan calon yang tak meraih satu suara pun, hal itu juga kurang kuat untuk dijadikan alasan.

“Ini mungkin ada masalah, tapi apa perlu bentuk pansus untuk masalah ini. Kasus seperti ini terjadi juga, bahkan sudah ada solusi, dibolehkan dengan sistem noken," jelasnya.

Begitu juga jika rekomendasi Bawaslu di DKI Jakarta yang dijadikan alasan agar dilakukan pemunguran suara ulang di 5.800 lebih tempat pemungutan suara (TPS), Jeirry menilai KPU sebenarnya sudah melakukan cross check dan rekomendasi yang ada pun sudah dijalankan.  "Sudah ada cek data dan rekomendasinya di 13 TPS yang sudah dilakukan PSU. Malah kemudian menjadi problem, karena partisipasi pemilih saat PSU kecil. Hal ini belum bisa jadi alasan dibentuk pansus," tegasnya.

Sebaliknya, Jeirry menilai pembentukan Ppansus hanya pemborosan. Bahkan, bisa jadi dimanfaatkan oknum di DPR untuk mengeruk keuntungan sebelum masa jabatan mereka berakhir.

"Kalau dipaksakan bentuk pansus, itu akan ada pemborosan uang negara, atau ini ajang DPR yang lama untuk mengumpulkan uang sebelum berganti. Kita bisa lihat efektifitas kerjanya (DPR), banyak tugas lain yang harus dikerjakan sebelum purna tugas, itupun belum tentu bisa diselesaikan," tandasnya.(fat/jpnn)