Curigai Serangan ke KPK untuk Hancurkan Pemerintahan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens mengungkapkan, ada upaya sistematis untuk menghancurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ada serangan bertubi-tubi ke komisi antirasuah pimpinan Abraham Samad itu.
Sebelumnya, Abraham disasar dengan kasus foto rekayasa yang menampilkan wajahnya dengan seorang perempuan. Selanjutnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dijerat dengan kasus dugaan rekayasa saksi sidang sengketa pilkada. Yang terkini, salah satu komisioner KPK, Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kepemilikan saham perusahaan secara ilegal.
"Suka enggak suka, kesimpulan itu logis. Ada upaya menghancurkan KPK secara sistematis," kata Boni kepada JPNN.com, Sabtu (24/1).
Boni tidak mempermasalahkan adanya pengusutan terhadap individu di KPK yang diduga memiliki persoalan hukum. "Tapi, jangan sampai institusinya ikut dihancurkan," ujarnya.
Lebih lanjut Boni menyebut ada oknum-oknum yang ingin mencoba menghancurkan KPK sebagai lembaga. Hanya saja, Boni menyebut piihak yang ingin KPK hancur itu justru bukan Polri atau institusi resmi lainnya.
"Mereka adalah pecundang politik yang berlindung di balik baju demokrasi. Padahal, mereka anti-demokrasi," ujarnya.
Boni menegaskan bahwa upaya untuk menghancurkan KPK sama saja menghancurkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). "Pemerintahan Jokowi sangat menghargai KPK dan bersandar banyak pada KPK dalam memerangi korupsi. Kalau ada kekuatan ingin menghancurkan KPK, itu sama dengan menghancurkan pemerintahan Jokowi," tandasnya.(gil/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens mengungkapkan, ada upaya sistematis untuk menghancurkan Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pak Dirut Memastikan PNS dan PPPK Tidak Terkena PHK
- Kepala BKN: Honorer dalam Database Tak Boleh Diberhentikan
- 5 Berita Terpopuler: Terungkap, Pemda Mulai PHK Honorer, Ada Sistem Baru yang Segera Diterapkan BKN
- Sekjen Siti Fauziah Resmikan Klinik Pratama MPR RI, Begini Pesan dan Harapannya
- Info Penting untuk Honorer Database BKN, Kerja Kurang 2 Tahun Disodori Pilihan
- Ide Pejabat Negara agar Seluruh Honorer Bisa jadi PPPK Penuh Waktu