Curigai Upaya Loloskan Capres Militer dengan RUU Kamnas

JAKARTA – Langkah pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional terus mengundang kecurigaan. Saat ini, ada empat RUU terkait pertahanan dan keamanan yang disiapkan pemerintah. Keempatnya adalah RUU Keamanan Nasional (Kamnas), RUU Komponen Cadangan atau tentang wajib militer, RUU Rahasia Negara dan RUU Disiplin Militer.

Imparsial yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menduga empat RUU itu akan melempangkan jalan bagi penguasa dalam menggunakan pendekatan militer. Direktur Program Imparsial, Al Araf menuding empat RUU itu sebagai upaya penguasa saat ini untuk mempertahankan kekuasaan.

”Keempat RUU itu sangat pekat dengan unsur pendekatan militernya. Rezim penguasa saat ini kami lihat sudah berikhtiar melanjutkan kekuasaannya dengan menggunakan keempat RUU ini supaya harus gol tahun ini dan bisa diterapkan 2014,” tegas Al Araf dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi Jakarta Timur, Rabu (22/5).

Pria yang juga juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) itu menambahkan, kecurigaan muncul karena pada tahun 2014 mendatang akan digelar Pemilu Legislatif dan Pilpres. Namun, katanya, pemerintah saat ini justru hendak menciptakan momok seolah-olah tahun depan bakal terjadi eskalasi konflik yang berujung kekacauan (chaos). "Sehingga pemerintah punya dasar hukum menerapkan kondisi darurat sipil atau militer sesuai payung hukum RUU Kamnas dan lainnya itu," tudingnya.