Cyber Diplomacy: Menjaga Negara via Dunia Maya

Adapun The UK Foreign and Commonwealth Office menerjemahkan diplomasi siber sebagai “solving foreign policy problems using the internet”.

Secara umum, digital diplomacy -sebagaimana ditulis Wilson Dizard- memiliki tiga peran. Pertama, peran digital diplomacy ialah memunculkan isu-isu tentang kebijakan luar negeri yang melibatkan sumber informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi canggih.

Kedua, berbagai perubahan dalam pengaturan sumber informasi di lingkungan kementrian luar negeri dan biro-biro terkait kebijakan luar negeri lainnya. Ketiga, lonjakan perananan diplomasi publik khususnya yang menggunakan teknologi digital dalam memengaruhi opini publik.

Dari tiga peran tersebut, sangat jelas perbedaannya dengan pendekatan diplomasi lama yang bertumpu pada negara (state oriented). Maka tidak mengherankan, bertolak dari tiga peran di atas, Kementerian Luar Negeri Kanada menyebut “barang ini” sebagai “Calls it Open Policy”.

Amerika Serikat (AS) sejak 2002 telah membentuk desk khusus yang dikenal sebagai e-Diplomacy. Sejak itu, pembangunan opini melalui internet dan televisi untuk mendukung misi luar negeri Paman Sam tersebut berlangsung secara masif.

Sebagai contohnya ialah saat muncul sentimen negatif atas serangan AS ke Irak dan Afghanistan pada awal 2000-an. Serangan yang awalnya dikecam dunia itu perlahan-lahan bisa dinetralkan.

Di sini penulis tidak setuju dengan serangan tersebut. Namun, fakta menunjukkan bahwa terjadi operasi opini untuk memperbaiki citra AS melalui media televisi dan internet.

Secara teknis, saat itu AS menyusun propaganda terstruktur dan rapi melalui CNN, VoA maupun internet. Walhasil publik dunia terpengaruh untuk menganggap serangan AS ke kawasan tersebut untuk memerangi terorisme, membasmi senjata pemusnah massal, dan menyuburkan demokrasi.