Cyber Diplomacy: Menjaga Negara via Dunia Maya

Dalam hal ini, pihak Barat bersikap ambigu dengan memberi perlindungan kepada para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) baik di Eropa maupun Australia. Namun, kita tak cukup hanya memaki saja tanpa melakukan pengimbangan opini yang signifikan.

Pada masalah OPM yang gerakan politiknya direpresentasikan oleh The United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), mereka bahkan beberapa kali hadir sebagai peninjau di forum PBB.

Terbaru, aksi Benny Wenda cs. di The Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit di Port Villa, Vanuatu 23 Agustus 2023 lalu memaksa delegasi Indonesia walk out dari ruang pertemuan.

Meski MSG secara resmi tidak mendukung OPM memisahkan diri dari Indonesia, tetapi sejumlah negara anggotanya mendukung gerakan tersebut secara terbuka maupun tertutup. Vanuatu merupakan salah satu negara yang secara terang-terangan menyerang Jakarta.

MSG juga berhasil meloloskan tuntutan ke Komisi HAM PBB untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua. Tentu saja opini ini harus dilawan secara sistematis, karena bila tidak, akan memicu internasionalisasi isu Papua.

Dalam hal ini, netizen Indonesia yang dikenal solid (meski terkadang tidak sopan) harus dioptimalkan menjadi cyber army yang kuat untuk mewarnai opini global.

Caranya bisa dengan mendekatkan Kemlu ke komunitas digital Indonesia, lalu memasok data dan fakta pembangunan di provinsi-provinsi Papua, termasuk mengounter isu pelanggaran HAM yang dituduhkan ULMWP.

Selanjutnya, netizen akan menggunakan data tersebut sebagai “amunisi” untuk membalik opini atau klaim ULMWP bahwa Indonesia hadir dan berperan dalam pembangunan di Papua.