Daerah Baru Dihapus, Papua Bisa Bergolak

MANOKWARI-- Pemerintah pusat diingatkan agar tidak gegabah melakukan penghapusan atau penggabungan daerah baru hasil pemekaran yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang bakal muncul bila kabupaten/kota hasil pemekaran dihapuskan. Kebijakan penghapusan daerah pemekaran di dua provinsi paling timur itu bisa memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan masalah baru di bumi Cenderawasih itu.

Peringatan itu disampaikan anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy di Manokwari, kemarin (15/12). "Karena bila ini terjadi bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Bisa mengakibatkan kemaharahan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil evalusi pemerintah pusat terdapat beberapa daerah pemekaran baru terancam dihapus. Termasuk di Papua Barat. Evaluasi terhadap daerah pemekaran ini, lanjut Irene, merupakan salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Evaluasi dianggap penting sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan.

’’Sementara saya bilang ada. Tetapi saya belum bisa menggambarkan atau menjelaskan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Depdagri berdasarkan hasil evaluasi,’’ ujar Irene menjawab pertanyaan Radar Sorong di Swiss-belhotel usai bertemu tokoh masyarakat.