Daerah Belum Siap Pakai BBM Non Subsidi

Jika pemberlakukan larangan sudah dimulai, tentunya Pemkab Aceh Utara akan melakukan revisi anggaran.  “Kalau ini sudah berlaku, revisi anggaran akan dilakukan nanti pada APBK Perubahan.  Kita pasti akan turuti serta tindak lanjut aturan pemerintah.  Bahkan kita himbau semua mobil dinas tidak lagi menggunakan bbm bersubsidi. Tentunya anggaran pasti meningkat hampir 100 persen lebih.  Ini dengan hitungan harga premium saat ini Rp.4.500/liter dengan membeli pertamax yang harganya mencapai Rp.11.000 lebih /liter,”ujar Syahbuddin.

Menyikapi hal ini, tentunya pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan melakukan pembahasan bersama.  Sehingga didapatkan satu hasil kesepakatan bersama untuk dapat melakukan penghematan.  “Bisa saja nantinya dengan adanya aturan tersebut, jatah minyak akan kita kurangkan.  Intinya kita berusaha melakukan penghematan tentunya, agar besaran dana tidak terserap luar biasa untuk BBM mobil dinas,”jelas sekda. (*)