Daerah Belum Siap Terapkan Desentralisasi Pendidikan
Selasa, 02 Agustus 2011 – 21:49 WIB

Daerah Belum Siap Terapkan Desentralisasi Pendidikan
JAKARTA—Keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan desentralisasi pendidikan sudah dinilai tepat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Program Kerjasama Negara Partner Non-Members Direktorat Pendidikan OECD, Ian Whitman di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (2/8) malam.
“Manajemen berbasis sekolah yang dilakukan Indonesia merupakan kebijakan yang tepat. Pemerintah Indonesia juga telah meminta OECD untuk melakukan analisis terhadap sistem pendidikan di Indonesia tahun depan. Di dalam laporan analisis itu nanti akan dipaparkan kondisi sistem pendidikan di Indonesia dan rekomendasi yang harus dilakukan,” ungkap Ian.
Baca Juga:
Ian menjelaskan, bentuk lembaga seperti komite sekolah di sekolah juga ada di negara-negara anggota OECD dan sebagian besar ada di Amerika Latin dan Afrika. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur normal yang dilakukan pemerintah.
“Namun, saat ini memang diakui dengan adanya sistem desentraliasi masih ada persoalan yang terjadi di daerah. Mengingat Indonesia terbiasa dengan sistem sentralisasi yang semua perintahnya datang dari Jakarta jika ada masalah di daerah,” jelasnya.
JAKARTA—Keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan desentralisasi pendidikan sudah dinilai tepat oleh Organisation for Economic Co-operation
BERITA TERKAIT
- Lestari Moerdijat Tekankan Transparansi Penyaluran Beasiswa PIP Harus Dikedepankan
- Kompetisi Inovasi Teknologi Elektro Trisakti Cup 2025 Targetkan Siswa SMA Sederajat
- ITS Gandeng Ganesha Menyosialisasikan Penerimaan Mahasiswa Baru FTSPK
- Pesantren 1.000 Cahaya, Misi Pendidikan Ramadan untuk Anak Yatim dan Disabilitas
- Pemprov Jabar Bakal Tebus 335.109 Ijazah Siswa Menunggak Uang Sekolah, Duitnya Rp 1,3 T
- Ruang Pintar PNM Perluas Akses Pemberdayaan Ibu dan Anak