Daerah-daerah Ini Harus Mendapat Perhatian Saat Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni menyebutkan sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada harus mendapat perhatian. Di antaranya Papua Barat, Aceh, Banten, Gorontalo, Bangka Belitung hingga Sulawesi Barat.
Menurut Titi, suhu politik yang memanas tidak hanya di DKI Jakarta tetapi sejumlah daerah lain dirasakan hal yang sama. Tidak hanya di media sosial, panasnya pilkada juga bisa merambah ke dunia nyata jika tidak dilakukan antisipasi.
"Semua punya dinamika dan punya segmen tersendiri,” kata Titi saat dialog pentas pilkada bertajuk Pembentukan Opini Melalui Media Sosial dan Survei di Gedung MNC, Jakarta, Senin (26/9).
Ia menjelaskan, Aceh harus mendapat perhatian. Sebab berdasarkan informasi yang ia terima banyak silent intimidation yang terjadi di provinsi paling barat Indonesia itu.
Sedangkan DKI Jakarta, kata Titi, yang perlu diantisipasi ialah isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Di Banten, persoalannya terkait dinasti melawan antidinasti.
"Dalam konteks demokrasi, kami anggap online tanpa offline, is nothing. Pasar offline lebih besar," katanya.
Menurut dia, aturan offline dan online sama saja. Tinggal bagaimana kemauan bekerja mengawal ini. Selain pengawasan, kata dia, pendidikan politik juga harus berjalan.
Anggota KPU Ferry Kurnia mengatakan semua pihak harus punya konsep kampanye sehat. Pengguna media sosial harus punya kepedulian lebih terhadap pilkada.
JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni menyebutkan sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada harus mendapat perhatian. Di antaranya
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik