Daerah Diminta Permudah Izin Migas

JAKARTA-Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) memetakan berbagai masalah yang menghambat kinerja sektor migas. Salah satu masalah yang menjadi perhatian serius adalah sulitnya perizinan di tingkat pemerintah daerah (pemda).

Deputi Perencanaan BPMigas Haposan Napitupulu mengatakan, BPMigas menghimbau semua pihak agar menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. "Ini penting untuk meminimalisasi masalah yang dihadapi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)," ujarnya melalui keterangan resmi kemarin (10/2).

Menurut Haposan, Inpres tersebut akan optimal jika dibarengkan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Selama ini, salah satu permasalahn yang dihadapi KKKS adalah perizinan dari Pemda," katanya.

Haposan menyebut, pada tahun 2011 terdapat sejumlah kendala yang mengganggu upaya peningkatan produksi, dimana sebanyak 51 persen merupakan kendala eksternal seperti gangguan sosial, gangguan keamanan, sulitnya perizinan dari Pemda maupun lintas sektor, serta tumpang tindih lahan.