Daerah Diminta Permudah Izin Migas

Menurut Haposan, dalam Inpres tersebut, presiden secara jelas memerintahkan Gubernur, Bupati, Walikota untuk melakukan percepatan dan kemudahan perizinan yang terkait dengan upaya peningkatan produksi migas. "Bahkan, secara khusus, Gubernur diperintahkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk mendukung peningkatan produksi minyak bumi nasional," terangnya.

Sebelumnya, kritik atas rumitnya perizinan di daerah juga disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana. Menurut dia, salah satu proyek yang terancam molor akibat lambatnya perizinan di daerah adalah Blok Cepu. "Pemda Bojonegoro belum mengeluarkan izin pendirian bangunan," ujarnya.

Menurut Gde, untuk mencapai tahap produksi penuh 165 ribu barel per hari pada 2014, Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil selaku operator, harus membangun infrastruktur. "Peletakan batu pertama sudah dilakukan Desember lalu, tapi karena belum ada izin, pembangunan fisiknya belum jalan," jelasnya. (owi/kim)