Daerah Dinilai Belum Mampu Urus Pendidikan

JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar menilai, kebijakan otonomi daerah (otda) yang menyerahkan urusan pendidikan ke pemerintah kabupaten/kota, merupakan kebijakan yang terlalu gegabah

“Saya kira, keberanian untuk mengotdakan pendidikan itu sangat gegabah. Pendidikan itu kan basic pembangunan manusia. Lagipula, otda sendiri pun belum teruji,” ujar Dedi ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Senin (7/11).

Sebenarnya, lanjut Dedi, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari desentraliasi pendidikan tersebut. Sebut saja, masalah guru dan jabatan kepala sekolah. “Guru jadi terkooptasi kepentingan politik lokal. Kepala sekolah yang bagus, akan dilengserkan karena tidak mendukung kepada daerahnya,” ujar Dedi.

Dia setuju urusan pendidikan ditarik lagi menjadi urusan pusat. Hanya saja, lanjutnya, peralihan dari desentralisasi menjadi sentralisasi, menurutnya memang harus dilakukan secara bertahap karena tentunya akan terkait dengan undang-undang.