Daerah Harus Berkompetisi Ciptakan Birokrasi Bersih
Selasa, 28 Mei 2013 – 22:20 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak ditetapkan sebagai pilot project, tak perlu berkecil hati. Justru itu harus dimaknai sebagai ajang kompetisi bagi kepala daerah nonpilot projet dan jajarannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.
"Menjadi pilot project reformasi birokrasi bukan satu-satunya jalan bagi Pemda dalam menciptakan pemerintahan bebas dari KKN, pegawainya memiliki kompetensi, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," kata Azwar di Hotel Bidakara, Selasa (28/5).
Ditambahkannya, bila ada Pemda yang pimpinannya memiliki komitmen tinggi dan sudah memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam Peraturan menteri PANRB No 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah akan diberikan kesempatan mengajukan dokumen usulan ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).
"Ada banyak daerah yang sudah banyak melakukan inovasi khususnya dalam pelayanan publik, namun ternyata tidak termasuk dalam gerbong pilot project reformasi birokrasi. Sebut saja Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Gorontalo," katanya.
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak ditetapkan
BERITA TERKAIT
- Bupati Pakai Kata Parah & Fatal, Guru Honorer Supriyani Boleh di Rumah Dinas
- Gelar Forum Keuangan Haji Internasional, BPKH Luncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia
- Kabar Baik untuk Honorer Calon PPPK 2024 Merebak di Mana-mana, Full Senyum
- Kabar Baik Lagi bagi Honorer Pelamar PPPK 2024, Alhamdulillah
- Hanya 14 Honorer Gagal Seleksi Administrasi PPPK 2024, Luar Biasa
- Data Jumlah Honorer Database BKN Prioritas jadi PPPK 2024