Daerah Jangan Dianggap Beban

JAKARTA – Konsep pembangunan Indonesia ke depan harus benar-benar mengandalkan daerah. Semua pihak jangan lagi menganggap bahwa Jakarta adalah segala-galanya. Daerah harus jadi ujung tombak bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Sistem sentralistik jelas-jelas telah terbukti gagal. Sekarang bagaimana agar otonomi daerah (otda) bisa benar-benar berjalan dengan baik. Sudah tidak masanya menganggap daerah sebagai beban, tapi justru kekuatan untuk membangun negeri ini. Pembangunan itu core-nya harus di daerah,” tegas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir saat menjadi pembicara dalam suatu seminar di Gedung DPD/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Soetrisno menyesalkan adanya semangat resentralisasi di sebagian elit pemerintahan Jakarta. Padahal, Indonesia yang begitu luas secara geografis dan masyarakatnya sangat plural tidak mungkin dibangun secara sentralistik. “Berikan kekuasaan kepada para gubernur, bupati dan walikota untuk membangun daerah. Apa gubernur, bupati/walikota itu lebih bodoh dari elit-elit di Jakarta ini? Menurut saya tidak. Mereka justru lebih paham bagaimana membangun daerah mereka,” tegas Soetrisno lagi.

Soetrisno menegaskan, siapa pun presiden di negeri ini, kalau tidak ikhlas mendelegasikan sebagian kekuasaannya ke daerah-daerah, tidak mungkin negeri ini akan maju dan bisa memakmurkan rakyatnya. “Otonomi daerah adalah keniscayaan. Saya sangat menyesalkan karena akhir-akhir ini banyak kekuasaan yang sudah didelegasikan ke daerah malah ditarik lagi ke pusat,” tambahnya.

Pembicara lain yang juga anggota DPD RI Ihsan Loulembah bahkan punya gagasan menarik. Ia menyarankan agar perusahaan-perusahaan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkantor pusat di Jakarta memindahkan kantor dan segala aktifitasnya ke daerah terkait. “Jangan lagi ada anggapan, kalau tidak berkantor pusat di Jakarta, tidak dianggap. Sudah saatnya daerah jadi kekuatan.  Perusahaan-perusahaan maupun BUMN yang punya wilayah kerja di daerah, pindahkan kantor dan segala aktifitasnya ke daerah terkait. Misalnya, soal pariwisata, berkantorlah misalnya di Bali atau Yogyakarta. Begitu juga perusahaan-perusahaan kehutanan atau migas, berkantorlah di Kalimantan atau Riau,” katanya memberi contoh.

Hal senada disampaikan peneliti dari LIPI Dr Ikrar Nusa Bhakti yang juga tampil sebagai pembicara. Ikrar mengatakan bahwa seorang presiden sebaiknya cukup membuat kebijakan bersifat makro saja. Selebihnya serahkan kepada kepala daerah untuk membuat kebijakan bagi pembangunan daerah masing-masing. “Kalau semua pusat yang mau menentukan, tidak bisa, karena tipologi pembangunan untuk Aceh pasti tidak bisa sama dengan Papua, misalnya. Jadi. daerah harus benar-benar diberikan kesempatan untuk membangun,” sarannya.

Hanya Ikrar berpesan kepada siapapun presiden Indonesia agar bisa menertibkan para kepala daerah yang lebih banyak tidak berada di daerah yang dipimpinnya daripada di daerah kekuasaannya sendiri. “Makanya saya dengar di Papua sana, ada istilah, 80:20, 80 di luar daerah atau lebih banyak di Jakarta dan hanya 20 persen saja berada di daerah dengan alasan mau memperjuangkan anggaran untuk daerah di Jakarta. Ini sangat tidak betul dan harus ditertibkan,” tegas Ikrar.

Sementara Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang juga hadir sebagai pembicara menyebut otda telah menciptakan raja-raja kecil di daerah. Makanya, Wiranto menegaskan perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaan otda.(eyd)