JPNN.com 
Daerah Jangan Diberi Peran Urus Pengangkatan Honorer K2
jpnn.com - JAKARTA--Menghindari permainan di daerah, pemerintah pusat diminta tetap menjadi penentu kelulusan honorer kategori dua (K2).
Ada kekhawatiran di kalangan honorer K2, bila daerah diberi peran besar dalam mengurus pendataan honorer K2 maka bakal banyak yang jadi korbannya.
"Kami mohon pusat yang memegang kendali. Ini untuk menghidari permainan di daerah yang akan merugikan tenaga honorer asli," kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi kepada JPNN, Kamis (18/6).
FHI memahami kesulitan pemerintah. Namun, lanjutnya, penuntasan masalah honorer harus dilakukan dengan langkah-langkah terobosan. Antara lain, pengangkatan tenaga honorer berdasarkan usia dan masa kerja.
"Ini lebih adil dan dapat meminimalisir penyimpangan, meminimalisir KKN serta penyalahgunaan wewenang oknum pejabat di daerah maupun pusat karena sudah ada dalam data base di BKN," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Menghindari permainan di daerah, pemerintah pusat diminta tetap menjadi penentu kelulusan honorer kategori dua (K2). Ada kekhawatiran di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sukarelawan Prabowo Menjerit, Merasa Dikhianati!
- Pembahasan RUU KUHAP, Maqdir Ismail Saran Proses Penyidikan Diselesaikan di Kepolisian
- Dulu Usut Teroris, Kini Brigjen Eko Hadi Dipilih jadi Dirtipid Narkoba Bareskrim
- Komnas HAM Minta Rencana Perluasan Kewenangan TNI-POLRI Dikaji Ulang
- Yayasan Jiva Svastha Nusantara Gelar Seminar Edukasi Higienitas Air Minum
- Komnas HAM Temukan Sejumlah Masalah dalam RUU TNI
