Daerah Jangan Salahgunakan UU Pajak

"Jumlah ini mencapai 36 persen dari jumlah perda yang dievaluasi," terang SBY. Selain itu, terdapat 1.727 rancangan perda (paperda) terkait pajak dan retribusi daerah yang direkomendasikan untuk direvisi. Sebagian besa, perda bermasalah ini mengatur perhubungan, industri, perdagangan, dan pertanian.

Dijelaskan SBY, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya mampu menciptakan iklim usaha yang baik dan menarik bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi yang produktif di seluruh daerah. "Perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi jelas menghambat investasi di negeri kita," ucapnya. (esy,sam/JPNN)