Daerah Kehabisan Anggaran Rekrut PPPK, Begini Penjelasan Kepala BKN
jpnn.com, JAKARTA - Penolakan daerah untuk merekrut PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 (kategori dua) terus berdatangan. Alasannya sama, mereka kehabisan dana untuk menggaji PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan pergolakan di daerah ini menjadi salah satu pokok pembahasan di rapat terbatas Kabinet Kerja. Pemerintah, kata Bima, sedang membahas masalah tersebut. Kira-kira apa yang mesti dilakukan pusat agar rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa berjalan.
"Ya sedang dirundingkan sama yang punya uang (Menkeu). Semua bisa jalan kalau ada anggarannya kan," kata Bima kepada JPNN, Kamis (31/1).
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Honorer K2: Soal Tes Dibuat Paling Gampang
Dia membenarkan, pemerintah akan menyiapkan skema khusus. Bentuknya seperti apa Bima enggan membocorkannya.
"Nantilah kalau sudah final. Prinsipnya, pemerintah ingin rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa jalan," ucapnya.
Mengenai kemungkinan penundaan, Bima mengatakan, sementara masih berjalan sesuai rencana. Apalagi data honorer K2 yang akan ikut tes sudah ada.
"Sementara belum ada putusan ditunda. The show must go on. Insyaallah Februari-Maret jalan," tandasnya.
Kepala BKN mengatakan penolakan daerah untuk merekrut PPPK dari honorer K2 (kategori dua) menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas.
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Tak Lulus Seleksi Administrasi, 218 Pelamar PPPK Pemkot Batam Mengajukan Sanggahan
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan