Daerah Minta Alokasi DBH Migas Lebih Besar

Dalam huruf e pasal itu menyatakan, komposisi bagi hasil untuk minyak bumi sebesar 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah. Sementara huruf f menyatakan, dana bagi hasil untuk gas bumi sebesar 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah. Aturan ini, menurut Abraham, dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.

Abraham menegaskan, ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur adalah dengan komposisi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menentukan prosentase dana bagi hasil minyak bumi sebesar 84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah dan gas bumi 69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah.

’’Dengan ketentuan itu, hasil eksplorasi minyak dan gas bumi tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Lagipula, ketentuan tersebut tidak memiliki kajian ilmiah,’’ tandasnya.

Pemohon lainnya, Bambang Susilo menyatakan, meskipun Kalimantan Timur memiliki SDA melimpah, masyarakatnya tetap miskin. Hal ini dikarenakan hasil eksplorasi sumber daya alam lebih banyak dikelola pemerintah pusat. ’’Seharusnya daerah mendapat porsi lebih banyak,’’ kata anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur itu kepada majelis hakim yang dipimpin Mahfud MD itu.