Daerah Minta Honorer K2 Tidak Dites

Tumpak menduga, permohonan tersebut diajukan demi meredam gejolak di masyarakat. Terlebih bagi daerah yang masih bermasalah dengan honorer kategori satu (K1).

"Banyak kepala daerah yang ketakutan dengan masalah honorer ini. Itu sebabnya berbagai cara dilakukan untuk meredam gejolak dari honorer tertinggal," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini proses penyelesaian K2 baru pada tahap uji publik. Dari hasil uji publik tersebut diharapkan akan ada listing K2 yang valid.

"Sesuai PP 56 Tahun 2012, pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS harus melalui tes. Jadi kalau ada daerah yang minta tidak dites, ya tidak bisa dikabulkan," tegasnya.