Daerah Miskin Harus Digabung

JAKARTA -- Desakan perlunya dihentikannya pemekaran daerah terus berlanjut. Kali ini, secara resmi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menyampaikan permintaan itu di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir di sidang paripurna khusus DPD di Senayan, Rabu (19/8). Bahkan, tidak hanya menghentikan pemekaran, pemerintah juga diminta untuk menggabungkan daerah-daerah miskin.

Dalam pidato pembukaan sidang tersebut, Ginandjar menguraikan bahwa DPD sudah berkali-kali menyampaikan usul agar pemekaran dihentikan. DPD sudah berkali-kali mendesak agar pemerintah membuat grand design penataan daerah terlebih dahulu. "Maraknya aspirasi pemekaran daerah menunjukkan bahwa pemekaran daerah sudah tidak terkendali, karena lebih didasarkan atas pendekatan-pendekatan politik daripada pendekatan rasional. Ini perlu direm," ujar Ginandjar.

Selain membuat grand design, kata Ginandjar, diperlukan juga masterplan unit manajemen pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota pada setiap propinsi. Ditegaskan, evaluasi terhadap daerah-daerah otonom dan terutama terhadap daerah-daerah baru hasil pemekaran, sangat diperlukan. Pemerintah juga diminta untuk tidak semata-mata menuruti aspirasi pemekaran. Namun, pemerintah juga harus berani melakukan penghapusan dan penggabungan daerah-daerah yang dinilai gagal, sebagaimana ketentuannya juga sudah diatur di Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

"Daerah-daerah yang terbatas sumber dayanya sehingga sulit untuk mandiri dapat bergabung dengan daerah lainnya guna memperkuat basis kemandirian," ujar Ginandjar.