Daerah Pemekaran Disiapkan 5 Tahun

JAKARTA – Pemerintah semakin ketat membuat persyaratan pemekaran daerah. Mendagri Gamawan Fauzi merancang aturan, sebelum suatu daerah ditetapkan resmi menjadi daerah otonom, maka diperlukan waktu persiapan selama 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun itu, calon daerah otonom itu masih menjadi wilayah administrasi. Namun, kepastian mengenai aturan baru yang digulirkan Gamawan ini masih harus dibahas lagi dengan DPR.

"Proses pembentukan daerah otonom dilakukan secara bertahap melalui pembentukan daerah persiapan untuk jangka waktu tertentu, misal 5 tahun, semacam wilayah administratif," ujar Gamawan Fauzi saat membuka acara Rapat Koordinasi Desain Besar Penataan Daerah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (17/5). Hadir di acara itu sejumlah gubernur dan bupati/walikota. Para kepala daerah diminta masukan mengenai jumlah pemekaran yang ideal di wilayahnya masing-masing.

Gamawan menjelaskan, dalam rangka penataan daerah ke depan, pihaknya membuat grand design 2010-2025 yang terdiri dari empat elemen. Tiga elemen sudah dirampungkan, sedang satu elemen lagi belum. Yang belum kelar itu elemen penetapan estimasi jumlah maksimum daerah otonom hingga 2025. "Maka melalui rapat koordinasi ini, kiranya para gubernur dan peserta rapat lainnya dapat memberikan masukan yang berharga untuk nasional, khususnya tentang estimasi jumlah maksimum daerah otonom di wilayahnya masing-masing," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Secara terpisah, Kapuspen Kemendagri, Saut Situmorang, menjelaskan, soal waktu persiapan sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom, pemerintah belum memutuskan waktunya 5 tahun. Mengenai waktunya ini, masih perlu dibicarakan lagi dengan DPR. "Ya barangkali, 3 hingga 5 tahun," ujarnya.