JPNN.com 
Daerah Pemekaran Minta Diperbolehkan Rekrut CPNS
jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan moratorium penerimaanCPNS selama lima tahun yang akan dimulai Januari 2015, terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih kekurangan pegawai bersuara keras minta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk mereka.
"Kami minta moratorium CPNS tidak diberlakukan untuk daerah pemekaran. SDM kami sangat terbatas dan butuh tambahan pegawai," kata Denny, sekretaris DPRD Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur saat melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Senin (22/12).
Dia menyebutkan, kebutuhan pegawai di Saburaijua sebanyak 1.500. Selama ini mereka hanya mendapatkan transfer pegawai dari daerah induk. Itupun belum semuanya sesuai kebutuhan daerah.
"Kami butuh pegawai bukan hanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik saja. Tenaga fungsional umum dan khusus kami juga butuh," ujarnya.
Ditambahkan Dominukus Dadilado, sekretaris Komisi I DPRD Saburaijua, pemerintah sebaiknya memberikan kelonggaran kepada daerah pemekaran untuk merekrut pegawai.
"Karena pegawai yang didistribusikan ke kami sedikit jumlahnya, makanya kami minta tambahan pegawai lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kebijakan moratorium penerimaanCPNS selama lima tahun yang akan dimulai Januari 2015, terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air
- Polda Metro Jaya Buru Tersangka Penggelapan Haksono Santoso
- Masih Ragu Transplantasi Rambut? Simak Kiat Berikut
- Ketua Umum Bhayangkari Hibur Anak-anak Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
