Daerah Perbatasan Dikucuri Rp2,843 Triliun

Sutrisno mejelaskan, anggaran itu berasal dari 18 kementerian yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan. Karena itu, anggaran harus digunakan untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan, seperti sarana-prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat.

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengelola wilayah perbatasan secara sistemik. Namun, kata dia, banyak daerah di perbatasan yang belum tersentuh pembangunan, sehingga muncul sengketa wilayah dengan negara lain.

Karena itu, Mahfudz menyarankan tiga pendekatan terpadu dalam pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan, yakni sabuk keamanan, sabuk informasi dan sabuk pembangunan.

Sementara Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal menambahkan, daerah perbatasan memang tidak mudah diawasi. Pasalnya, perbatasan yang ada itu berupa berupa darat, laut, serta udara.