Daerah Perbatasan Perlu Pasokan Anggaran
“Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan sekadar untuk berkirim surat. Hal ini terlihat dari lebih dari 80 persen jumlah desa-desa di perbatasan kesulitan dalam mengakses warung pos dan telekomunikasi," ujar Marwan.
Selain itu, ketersediaan pelayanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan, juga masih sangat rendah. Data menunjukkan, sekitar 80 persen desa-desa di perbatasan tidak mendapat layanan pendidikan yang baik dan 90 persen tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Bahkan untuk pelayanan tingkat desa seperti Poskesdes dan Polindes, masih perlu ditingkatkan.
“Pembangunan kawasan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan akan menjadikan kawasan yang berdaulat, berdaya saing dan aman. Dengan sinergi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan," kata Marwan.(gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, mengajak para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MUI Banten Dukung Keberlanjutan PSN di Tanah Jawara, Ini Alasannya
- Kanwil Kemenkumham Riau Bakal Bentuk 100 Desa Sadar Hukum Tahun Ini
- Kabar Gembira untuk Pelamar Formasi Guru PPPK 2024 Tahap 2, Semangat!
- Usulan Resmi, Seluruh Honorer Database BKN jadi PPPK
- Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Menjadi 59 Tahun, Begini Penjelasan Kemnaker
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masuh Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?