Daerah Rentan Dicurangi Pusat

"Seharusnya capping tidak diberlakukan untuk DBH Migas Riau, karena harga minyak mentah dunia baru mencapai US$ 106,74 dan belum melebihi 130 perse sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 33 tahun 2004," kata Rusli.

Menyangkut permintaan transparansi Lifting Migas bagi daerah penghasil ini, mendapat dukungan dari Ketua Banggar DPR RI, Harry Azhar Aziz. "Memang seharusnya demikian agar pemerintah daerah tahu, berapa hak yang mereka dapatkan," tegasnya.

Harry bahkan akan mengusulkan agar ada ketentuan nantinya yang membenarkan pemerintah daerah bisa langsung mengawasi jumlah lifting Migas mereka. "Contoh, seharusnya di setiap sumur Migas di daerah, ada alat perhitungan sendiri milik Pemda yang tidak bisa diganggu oleh pemerintah. Seperti meteran listrik. Jadinya Pemda bisa tahu berapa lifting minyak dan bisa menghitung sendiri berapa penerimaan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini akan kita bicarakan nanti pada pertemuan selanjutnya dengan pemerintah," jelasnya.(afz/jpnn)